Diorama Lingkaran

Other Frame of Me

Menggugat Sistem Pendidikan Nasional : Sebuah Upaya Menyelamatkan Pendidikan Indonesia

diposting oleh lutfi-fpk11 pada 22 May 2012
di Karya Essai peserta Lomba Essay AIBF Airlangga Islamic Book Fair - 0 komentar

 

Bumi pertiwi ini kerap dirundung duka. Kesedihan yang menyelimuti bangsa ini disebabkan oleh banyaknya masalah dan bencana yang sering melanda, baik yang sudah berlalu maupun yang masih terjadi. Tentulah hal ini menjadi pukulan yang berat bagi negeri ini untuk terus bangkit dari keterpurukan dan melangkah maju menyongsong masa depan. Benar, bangsa ini mencoba untuk bangkit dan optimis menatap masa depan, dengan menaruhnya di pundak para generasi muda penerus bangsa. Anak-anak bangsa ini tentunya juga sedang berharap dan bermimpi agar bangsanya berubah, demi hidup yang bersahaja di hari esok dan tentu demi negara yang dicintainya.          

Mengingat perkataan bijak dari Alex Inkels bahwa “perubahan hanya sebuah utopia bila tidak berawal dari pendidikan manusia”, maka kita dapat mengetahui bahwa pendidikan adalah kunci utama penentu menjadi sebuah bangsa yang maju dan beradab. Namun ironisnya, sebuah bencana yang dahsyat sedang melanda dunia pendidikan Indonesia. Jika Ridwan Saidi dalam karya ensiklopedi kecil bencana era Susilo Bambang Yudhoyono mencoba menghimpun Bencana Bersama SBY maka ijinkanlah saya justru berpendapat bahwa bencana terbesar sesungguhnya dan sepanjang Indonesia merdeka adalah bencana dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang selama ini digadang-gadang dapat mengeluarkan manusia dari penyakit pembodohan, kini malah menjerumuskan pada jenis pembodohan yang sistematis, terencana dan terstruktur. Sebuah stereotip anyar kini telah dimunculkan dalam sistem pendidikan kita. Pasalnya, pendidikan sekarang ini sudah memasuki era di mana lebih mengedepankan aspek penyelesaian materi dengan melupakan aspek substansialnya, yakni kemampuan belajar. Selain itu, didunia pendidikan Indonesia semenjak era reformasi sarat dengan muatan diskriminasi baik dilihat dari sisi ekonomi, sosial maupun pengembangan intelektual.

Dapat dilihat fakta yang terjadi di lapangan bahwa setiap sekolah lebih mengedepankan pembangunan fisik ketimbang kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Basis keberhasilan dan mutu pendidikan bukan ditentukan secara integral antara kepribadian, akhlak dan kemampuan intelektual anak didik namun justru diukur

hanya dengan angka semata-mata. Sementara Guru dikatakan berhasil mendidik jika dapat menyelesaikan kurikulum seperti jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah anak-anak orang kaya digenjot dengan lebih mengedepankan tampilan wah dalam segi biaya, meskipun kering terhadap apresiasi budaya bangsa. Beginilah keadaan sistem pendidikan kita yang masih cenderung berpihak memperkuat sistem yang mengarah pada kapitalisme dan liberalisme pendidikan yang tentunya semakin tidak ramah kepada masyarakat kalangan menengah kebawah.

Ironis memang, dunia pendidikan kita seakan sudah tidak memiliki nurani lagi. Meski lagu Hymne Guru selalu dinyanyikan setiap pelepasan lulusan atau wisuda di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, profesi Guru rupanya bukan saja mendapat gelar sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa namun juga sebagai profesi yang paling tidak dipercaya oleh pemerintah. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka sebab penilaian sehari-hari terhadap anak bangsa yang dilakukan dengan ikhlas, cermat dan bijaksana oleh Guru, justru diveto oleh pemerintah dengan Ujian Nasional. Enam tahun bagi SD, tiga tahun bagi SMP dan SMA bukan waktu yang pendek untuk sebuah proses pembelajaran. Atas tangan otoriter tak beradab dan tak bermartabat, pemerintah sekali lagi memveto anak bangsa yang masih butuh tumbuh kembang kecerdasannya agar rela dihina pemerintah untuk mengulang Ujian Nasional atau mengikuti Ujian Paket. Benar-benar hina anak bangsa ini, kecerdasan dan kesantunan yang diajarkan oleh guru sepanjang hayat dinodai dengan penilaian sistem komputerisasi yang tak berakhlak atau tak berbudi pekerti.

Sungguh sangat disesalkan ketika bangsa ini yang dikenal bermartabat, justru menghina Guru dan anak-anak bangsa secara sistematis, terstruktur dan terencana. Ditingkat nasional diveto dengan Ujian Nasional, sementara di sekolah, lembaga yang mengadopsi otoritarisme rezim penguasa merubah kelas konvensional-natural menjadi kelas unggulan sehingga terlihat secara fisik perbedaan anak-anak cerdas otaknya dengan mereka yang belum cerdas.

Bencana ini semakin lengkap ketika Ujian Nasional menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan dasar dan menengah karena pemerintah sampai saat kini belum mampu memberikan sarana dan prasarana, termasuk tenaga pendidik yang memadai dan

seragam sebagaimana soal Ujian Nasional. Bahkan sekolah terpencil, Kelas 1 sampai Kelas 6 hanya ada tiga ruang dan satu Guru, belum lagi beberapa tahun mengajar masih ada Guru yang tidak menerima bayaran. Lebih miris lagi, sejumlah wilayah pedalaman di Pertiwi tercinta ini masih banyak yang tidak mempunyai lembaga pendidikan.

Kiranya tidak lengkap kalau tidak dikatakan di sini bahwa setiap tahun pemerintah dan masyarakat masih senang menonton anak-anak histeris dan kesurupan gara-gara tidak lulus Ujian Nasional. Dengan dalih demi meningkatkan mutu lulusan maka pendidikan kita memang harus seperti ini (artinya memakai kelulusan standar nasional) walaupun sekali lagi, sarana dan prasarana serta Guru nya belum memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas.  

Tidak mengherankan jika akhirnya sistem pendidikan hari ini tidak menjanjikan untuk mencerdaskan anak bangsa, namun lebih condong menciptakan manusia-manusia yang hanya mengejar ijazah formal atau gelar akademik saja dan berorientasi pada nilai akhir bukan pada proses pembelajaran. Hasilnya, para lulusan pendidikan kita memiliki mental individualisme, materialisme, kesadaran semu dan keseragaman pola pikir.

Jika dunia pendidikan terus-menerus dikelola dengan cara begini yaitu otoriter dan diskriminatif, lambat atau cepat generasi sekarang dan yang akan datang akan menjadi generasi-generasi pecundang. Diatas otoritarisme dan diskriminasi mereka dididik, maka kelak mereka akan menjadi warga negara atau bahkan pemimpin yang lebih tidak bernurani, tidak beradab dan tak berperikemanusiaan, apalagi berkeTuhanan.

Untuk menyikapi permasalahan diatas, maka pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada Guru untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran anak didiknya dengan jalan mengintegrasikan sistem penilaian standar nasional dan penilaian harian. Jika Ujian Nasional masih dianggap sebagai kewajiban hendaknya materi ujian harus diberikan kepada seluruh peserta didik untuk dipelajari minimal setahun sebelumnya. PP 19/2005 pasal 63 ayat (1) - penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hendaknya benar-benar diwujudkan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah harus benar-benar diintegrasikan. Dalam prakteknya, semangat

PP 19/2005 yang baik ini direduksi sehingga siswa yang dikategorikan lulus manakala telah lulus Ujian Nasional.

Sistem penilaian yang terjadi pada pendidikan dasar dan menengah masih terlalu sederhana jika disebut reduksi namun tepatnya adalah bentuk pembodohan sistematis, terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh elit politik dan birokrasi pendidikan.

Pemerintah harus mengusahakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang sama pada seluruh lembaga pendidikan milik pemerintah pada semua tingkatan sesuai dengan standar pendidikan modern baik secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan rasio jumlah siswa dengan tenaga pendidik. Selain itu, harus ada kebijakan yang terprogram dengan jelas dan rinci untuk memberi pelayanan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Sederhananya apapun bentuk kebutuhan untuk dunia pendidikan harus disediakan pemerintah di daerah-daerah yang masih kurang dan belum tersentuh lembaga pendidikan.

Kebijakan pendidikan tidak dibenarkan untuk memberi kesempatan bagi tumbuhkembangnya sistem kapitalis dan liberalisasi didalam dunia pendidikan karenanya mutlak dibutuhkan anggaran pelaksanaan pendidikan yang mencukupi setidak-tidaknya untuk pendidikan dasar dan menengah (SD s/d SMA) dan tidak dibenarkan ada beban biaya apapun.

Jika ingin bangsa ini bermartabat maka cerdas yang berkeTuhanan adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Bergayutan dengannya maka mutlak dibutuhkan political will dari pemerintah untuk mengalokasikan seluruh biaya pendidikan anak bangsa pada APBN dan APBD.

Kompetisi anak didik tidak harus dideskriminasikan dalam bentuk pembedaan kelas, yakni kelas regular dan kelas unggulan. Pemanfaatan kelas secara konvensional dan natural tanpa adanya kelas unggulan justru akan memotivasi anak didik yang kurang pintar menjadi lebih baik dan yang pandai tidak cenderung angkuh. Jika sejak masa pendidikan dasar sampai menengah telah terbiasa dengan hal demikian maka di masa depan akan tercipta kelas-kelas sosial yang tidak lagi mampu menghargai orang-orang yang lemah. Kompetisi gaya liberalisme semacam kelas unggulan sungguh tidak

sesuai dengan kodrat manusia yang saling membutuhkan dan melemahkan semangat belajar di antara peserta didik.

Masyarakat hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkan partisipasinya dalam memberikan ruh pada dunia pendidikan sehingga otoritarisme pendidikan khususnya dalam penentuan standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah di tingkat nasional dapat dihapus sebagaimana yang diberlakukan pada perguruan tinggi. Dalam bahasa lain masyarakat harus tanggap dan peduli pada proses pembelajaran anak bangsa sehingga bisa memberikan penetrasi dan pressure kepada policy stakeholder sehingga tidak ada otoritarisme pada dunia pendidikan.

Sistem kelulusan seharusnya didasarkan pada penilaian objektif dan subjektif, dalam arti keberhasilan anak didalam dunia pendidikan didasarkan pada nilai harian yang diakumulasi dengan nilai-nilai lain serta kepribadian anak yang didalamnya termasuk akhlak beragama dan apresiatif pada budaya bangsa.

Agar tidak terjadi frustasi, keguncangan jiwa pada anak didik, keberingasan perilaku pasca pengumuman hasil Ujian Nasional dan tidak jarang berlanjut pada pengrusakan sarana dan prasarana pendidikan maka sistem penilaian harus mengintegrasikan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Jadi lulusan pendidikan di Indonesia tidak saja cerdas otaknya namun sekaligus cerdas rohani dan jiwanya.

Paradigma pendidikan ke depan harus berubah dari sistem otoriter ke sistem otonomi sekolah dalam pembelajaran dengan melibatkan masyarakat secara aktif namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sarat dengan muatan aspirasi warga negara. Pelibatan masyarakat itu sangat mudah jika tidak ada kapitalisasi dan liberalisasi dalam dunia pendidikan.

Jika hal di atas dapat diwujudkan di dalam proses pembelajaran anak bangsa ini maka mereka benar-benar akan menjadi manusia merdeka, yang berperadaban dan bermartabat, baik di dalam negaranya sendiri maupun di mata dunia. Manusia yang dilahirkan dari proses kemerdekaan berfikir ke depan akan lebih mampu mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kebudayaan bangsa baik yang telah dirintis oleh nenek moyang bangsa ini maupun ilmu pengetahuan yang telah mapan di dunia internasional.

 

(Achmad Nasich - Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Brawijaya)

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :