Diorama Lingkaran

Other Frame of Me

Dunia Perikanan di tahun 2048

diposting oleh lutfi-fpk11 pada 08 October 2012
di Jaya Indonesia, Jaya Perikanan dan Jaya Lautan - 0 komentar

Ilmuwan biologi keluatan dari Standford University, Stephen Palkumbi, dalam catatannya mengemukakan bahwa pada 2048 mendatang tidak akan ada lagi menu seafood di dunia ini yang bersumber dari lautan.

”Kita telah melewati puncak siklus ketersedian suplai perikanan tangkap laut pada 1994,” ujarnya seperti yang dilansir WWF Indonesia, organisasi lingkungan hidup yang menjadi bagian dari WWF Global Network kepada Bisnis.

Berdasarkan analisis dari 64 ekosistem laut terbesar dunia, sekitar 83 % perikanan tangkap dunia mengalami penurunan 10,6 metrik ton sejak 1994. Bila keadaan ini tidak berubah secara total, keruntuhan perikanan dunia diperkiakan terjadi pada 2048.

Kondisi menurut catatan WWF Indonesia, kekhawatiran itu sangat mungkin terjadi karena jumlah kebutuhan konsumen dunia terhadap nutrisi laut terus meroket dan tidsak sebanding dengan pulihnya habitat dan ekosistem laut.

Produsen komoditas laut dunia panik menghadapi konsisi ini karena 50% stok perikanan dunia dalam kondisi fully exploited. Sekitar 25% dalam kondisi over-exploited, sedangkan 8% dari hasil tangkapan samping (by catch) dibuang.

Lantas, bagaimana dengan kondisi perikanan tangkap laut di Indonesia? Bisnis mengikuti perjalanan tim WWF Indonesia ke Pekalongan di kawasan pantai utara pulau Jawa, dan Cilacap di kawasan pantai selatan pulau Jawa.

Menurut tim kampanye penyelamatan WWF Indonesia, Aulia Rahman, saat ini ada semacam indikasi bahwa sektor perikanan tangkap Indonesia sudah memasuki jalur lambat, Berdasarkan data 2010 dari Pusat Riset Perikanan Tangkap (PRPT), 55% stok perikanan nasional dalam situsi fully and over exploited.

Di wilayah penangkapan Indonesia bagian Barat mengalami 71% situasi ini, dan 44% terjadi pada kawasan Indonesia Bagian Timur. Namun kedua kawasan itu masih diharapkan sebagai sumber pangan ikan dunia ke depan.

Sebab, tujuan utama pembangunan kelautan Indonesia adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan kesejahteraan masyarakat serta melakukan upaya pelestarian lingkungan secara optimal.

Adapun ancaman lain bagi kelestarian itu karena buruknya manajemen pengelolaan wilayah perairan. Isunya, Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing) atau tangkapan illegal, tidak terlapor serta tidak terdata.

Pakar perikanan menduga terjadi pemborosan sumberdaya perikanan akibat penerapan IUU Fishing tersebut. Sebab, illegal fishing dan pungutan liar lebih marak dari para pelaku bisnis perikanan. Terlebih paradigma kelautan nasional masih menganut open akses, sentralistik, dan seragamisasi seperti kata mantan Menteri Kelautan dan Perikana Rokhim Dahuri.

Eduard Sipahutar, Kepala Bidang Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Pekalongan, menjelaskan, hasil penangkapan ikan oleh nelayan di Pekalongan sebenarnya mulai terjadi sejak 2001, dan faktornya beranekaragam.

Salah satu di antaranya adalah sistem penangkapan secara tidak terkendali oleh kapal Cantrang maupun sistem penangkapan lain yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan laut yang menjadi habitat ikan-ikan.

Khusus di laut Pekalongan, hasil tangkapan nelayan semakin berkurang pada 2005 ketika pemerintah menaikkan harga BM hingga 100%. Kondisi tersebut semakin membuat nelayan terpuruk, dan tidak berdaya ketika pertengahan 2010 dihadapkan pada cuaca lautan yang ekstrim.

Secara logika, katanya, penurunan hasil tangkapan nelayan memang bisa disebakan kerusakan habitat ikan. Sebab, umumnya pengusaha kapal tidak ingin kehilangan pendapatan. Lalu melengkapi kapalnya dengan berbagai alat canggih mendukung penangkapan.

”Kondisi industri perikanan tangkap semakin parah oleh kenaikan BBM pada 2005 hingga sekitar 100%. Akibatnya, banyak perusahaan penangkapan ikan yang menjadi tumpuan nelayan mencari mata pencaharian, bangkrut.

“Prinsip kerja kapal Cantrang sama dengan Trawl, akan tetapi mampu merusak biota laut karena akan mengeruk seluruh isi dasar laut yang dilewati alat itu. Akibat sistem tangkap itu, ditambah penjualan bebas dilakukan nelayan di tengah laut, membuat masyarakat perikanan Pekalongan kehilangan pekerjaan utama secara perlahan-lahan.

Namun logika pribadinya mengatakan, apapun sistem tangkap diperkenalkan nelayan, termasuk apakah dengan peralatan legal maupun illegal, kondisi minimnya hasil tangkap nelayan Pekalongan, sebenarnya diperparah akibat kenaikan BBM dan cuaca ektrim saat ini.

”Saya percaya proses alami berkembangbiak ikan masih terjadi sampai saat ini. DI perairan Pekalongan sempat terjadi booming udang, meski penangkapan dilakukan secara illegal oleh nelayan. Ketika nelayan berhenti menangkap udang, ternyata udang juga menghilang.”

Capture Fisheries Coordinator Marine Program WWF Indonesia, Abdullah Habibi, menjelaskan, keruntuhan industri perikanan tangkap nasional disebabkan kegiatannya sangat berlebihan. Dari 100% pemanfaatan laut di Indonesia, 55% di antaranya dialakukan secara fullyoverseksploited.

Ada 4 tantangan yang kini dihadapi Indonesia kondisi tersebut. Pertama, karena kelebihan tangkap. Kedua, karena ukuran hasil tangkapan semakin kecil. Ketiga, sukar menemukan gerombolan ikan di laut, dan keempat penangkapan sudah terlalu jauh dari perairan masing-masing provinsi.

”Salah satu kesukaran penangkapan oleh nelayan, diindikasikan dengan bertumbuhannya rumpon-rumpon di sepanjang pantai. “Kalau di perairan sudah ada rumpon, berarti pada area itu sudah terjadi overfishing,” ujar Abdullah Habibi.

Indikasi berikutnya adalah, penangkapan yang telah memasuki wilayah laut jauh dari Pekalongan, yakni sampai ke perbatasan Malaysia dan Kalimantan. Nelayan Pekalongan dikhabarkan bahkan sudah memasuki laut Aru, karena stok di perairan lokal sudah habis.

Oleh karena itu WWF Indonesia melakukan beberapa stragegi untuk menjamin pasokan tangkapan. Selain meningkatkan kualitas ekosistem laut sebagai sumber kehidupan ikan, organisasi ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi produk ikan tangkap yang berkelanjutan.

WWF Indonesia telah mengeluarkan panduan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang terbagi dalam tiga kategori, yakni aman dikonsumsi karena stoknya berkelanjutan. Kemudian menyarankan tidak dikonsumsi karena lingkungannya sudah mulia rusak.

Kategori ketiga diminta menolak mengkonsumsi baik membeli, karena penangkapannya benar-benar telah merusak ekosistem laut sehingga jenis ikan bersangkutan sudah mulai punah.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pekalongan, Rasdjo Wibowo, justru masih menyimpan tanda tanya apakah kesulitan nelayan saat ini ada korelasinya dengan semakin menipisnya sumber ikan di perairan Indonesia, atau karena sistem penangkapannya yang tidak terkendali.

Menurut dia, sumber ikan laut Jawa sebenarnya berada di teluk Sulawesi yang berdekatan demean laut Maluku. Setelah terjadi pemijahan atau perkawinan ikan, lalu terbawa arus ke perairan jawa sembari terjajdi proses pembesaran.

“Saat ini, ketika ikan tengah bertelur untuk melakukan pemijahan, sudah ditangkap di perairan Sulawesi. Ini adalah salah satu factor menipisnya keteresediaan pasokan ikan,” tutur Rasdjo.

Meski demikian, ada pendapat lain mengatakan bahwa kemerosotan hasil tangkap ikan yang dialami nelayan di perairan utara dan selatan laut Jawa, tidak hanya karena sistem eksosistem laut dirusak oleh sistem penangkapan.

Bertambahnya unit-unit kapal penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas besar kapal (Grass Ton) adalah penyebab lain dari kesulitan nelayan. Sebab, menciptakan kompetisi keta di antara mereka. Faktor lain, maraknya praktek penjualan ikan di laut lepas, praktek transhifment, yang disinyalir dilakukan nelayan asing.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :