Diorama Lingkaran

Other Frame of Me

Deforestasi di Papua Menanti, Presiden Diharapkan Mendesak Adanya Revisi SK

diposting oleh lutfi-fpk11 pada 18 March 2013
di Indonesia Hijau - 0 komentar

Forumhijau.com - Moratorium izin baru kehutanan berakhir dua bulan lagi. Saat ini, sekitar 800.000 hektar hutan di Papua siap dibabat demi berbagai kepentingan investasi berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 458/2012. Deforestasi di paru-paru dunia itu bakal kian masif.

Hal itu diungkapkan Greenpeace Indonesia dan Koalisi Penyelamatan Hutan, Kamis (14/3), di Jakarta. Temuan itu didasarkan pada analisis geospasial SK Menhut No 458 yang ditandatangani pada 15 Agustus 2012.

Adapun SK Menhut No 458/2012 berisi perubahan fungsi kawasan hutan menjadi nonhutan (376.385 hektar), antarfungsi kawasan hutan (hutan lindung/ konservasi menjadi hutan produksi 395.176 ha), dan area nonhutan menjadi hutan (45.258 ha). Penerbitan surat keputusan itu didasarkan permintaan Gubernur Papua untuk merevisi rencana tata ruang wilayah yang dilayangkan sejak tahun 2010.

”Kami akui temuan ini telat. Awalnya, kami fokus pada analisis Peta Indikatif Penerbitan Izin Baru (PIPIB, yang diamanatkan moratorium kehutanan),” kata Kiki Taufik, analis geospasial Greenpeace Indonesia.

Saat menganalisis PIPIB III, ia menemukan 360.000 ha hutan lindung di perbatasan Papua-Papua Niugini (sekitar Pegunungan Bintang) diubah menjadi hutan produksi. Diduga, area seluas itu untuk perkebunan sawit.

Setelah ditelusuri, perubahan didasarkan SK Menhut No 458/2012. Lalu, Greenpeace menganalisis lebih dari 30 peta lampiran surat keputusan itu.

”Fungsi lindung hutan lindung/ konservasi tak tergantikan. Perubahan fungsi lindung membawa bencana ekologi dan degradasi budaya masyarakat Papua yang sangat menyatu dengan hutan,” kata Teguh Surya, Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia.

Desakan revisi
Penerbitan SK No 458/2012 itu memang tidak melanggar Inpres No 10/2011 tentang moratorium izin baru kehutanan/ gambut. Namun, dikhawatirkan, saat inpres berakhir 20 Mei 2013 (hanya berlaku 2 tahun), izin-izin usaha pada kawasan hutan lindung, yang kini berstatus hutan produksi atau hutan produksi yang dapat dikonversi, mulai diterbitkan.

”Kami mendesak Presiden memerintahkan Menhut merevisi SK No 458/2012,” kata Anggalia Putri, Koordinator Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Surat keputusan itu menggerogoti citra Presiden Yudhoyono, yang di kancah internasional getol menggemborkan komitmen perlindungan hutan.

Dikonfirmasi hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, penerbitan SK No 458/2012 sesuai dengan prosedur. Di antaranya, menerjunkan tim terpadu yang diketuai ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. ”Tim juga berulang kali melakukan semacam uji publik di Papua,” kata dia.

Hadi mengatakan, hasil ekspos tim terpadu kepada Kemhut menunjukkan, areal berhutan telah digunakan untuk permukiman dan fasilitas umum/sosial. Misalnya, daerah pegunungan tengah Papua, yang statusnya kawasan lindung, sudah menjadi lapangan terbang.

”Ini sebagai resolusi konflik dan kepastian hukum (status lahan/hutan). Jangan sampai seperti Palangkaraya Kota yang statusnya berada di kawasan hutan dan hingga kini masalahnya berlarut- larut,” kata dia. Ia menolak jika disebut SK No 458/2012 terkait berakhirnya masa moratorium izin baru kehutanan yang kian dekat. Menurut dia, penggunaan kawasan hutan memerlukan proses panjang/tidak mudah. 

Proses itu di antaranya membutuhkan rekomendasi bupati/gubernur, penyusunan amdal, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Sekjen Kemhut, hingga Menteri Kehutanan. ”Kami sangat hati-hati,” kata dia. 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :